MALINAU — Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyebut kunjungan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin ke Yonif TP 921/Alang Impang sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah. Sinergi itu dinilai penting untuk mendukung pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati usai mengantar kepulangan Menhan RI dari lokasi kunjungan. Wempi menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pembangunan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu.
Peran Yonif TP: Dari Alat Pertahanan Menjadi Penggerak Ekonomi
Menurut Bupati, keberadaan batalyon TNI di Malinau tidak boleh dipandang semata sebagai kekuatan pertahanan. Ia ingin Yonif TP juga berperan sebagai alat pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.
"Kehadiran Yonif TP di tempat ini bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat pembangunan dan penggerak ekonomi. Ini yang harus kita bangun, bagaimana TNI dan rakyat menyatu, sehingga bangsa ini semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera," kata Wempi.
Pernyataan itu menggambarkan harapan agar hubungan TNI dan warga di perbatasan tidak berhenti pada aspek keamanan. Pembangunan ekonomi lokal dinilai membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk satuan TNI yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dua Sektor Prioritas: Jalan dan Ketahanan Pangan
Bupati Wempi menyebut setidaknya dua sektor yang bisa dikolaborasikan antara TNI dan pemerintah daerah, yakni ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Keduanya dinilai saling terkait dalam mendukung aktivitas masyarakat di perbatasan.
Infrastruktur jalan menjadi kebutuhan paling mendesak. Akses transportasi yang memadai dibutuhkan untuk mobilisasi warga, distribusi logistik, hingga memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan.
Keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan personel TNI yang bertugas menjaga wilayah perbatasan juga memerlukan dukungan akses transportasi. Tanpa jalan yang layak, pelaksanaan tugas dan aktivitas masyarakat dinilai berjalan kurang efektif.
Mengapa Jalan Jadi Prioritas Utama di Malinau
"Prioritas utama adalah jalan. Untuk menjaga wilayah yang luas ini, kita perlu akses. Infrastruktur jalan sangat penting untuk mobilisasi manusia, logistik, dan mendukung aktivitas di kawasan perbatasan," tegas Bupati.
Luas Kabupaten Malinau mencapai sekitar 3,8 juta hektare. Kondisi geografis itu membuat pembangunan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor menjadi syarat agar pembangunan menjangkau seluruh kawasan, termasuk wilayah perbatasan.
Dengan wilayah seluas itu, ketergantungan pada akses jalan tidak bisa dihindari. Distribusi logistik dan pelayanan dasar ke kawasan terpencil akan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur transportasi.
Harapan Koordinasi Pusat hingga Satuan di Daerah
Bupati berharap penguatan batalion dan kolaborasi yang terkoordinasi dari tingkat pusat hingga satuan di daerah dapat menangani berbagai kebutuhan pembangunan secara lebih terpadu. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan.
"Kami sangat menyambut baik dan sepakat untuk terus membangun kerja sama. Dengan koordinasi yang baik, kami meyakini percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat terwujud," pungkasnya.
Kunjungan kerja Menhan RI ke Yonif TP 921/Alang Impang menjadi penanda perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Bagi Pemkab Malinau, momentum itu diharapkan berlanjut pada dukungan nyata, terutama untuk pembangunan akses jalan dan penguatan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
