TANJUNG SELOR — Dukungan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) disambut positif oleh Anggota DPRD Kaltara Dapil Nunukan, Muhammad Nasir. Politikus yang vokal menyuarakan aspirasi warga perbatasan itu menilai sikap gubernur sebagai angin segar bagi masyarakat di kawasan terdepan NKRI.
Nasir mengingatkan bahwa komitmen politik tersebut belum cukup jika tidak diikuti tindakan nyata. Menurutnya, konsolidasi lintas sektor harus segera dilakukan dengan melibatkan Pemprov, Pemkab/Pemkot, DPRD, wakil rakyat Kaltara di Senayan, tim presidium pemekaran, hingga tokoh masyarakat.
"Kami tentu sangat mengapresiasi komitmen Pak Gubernur. Ini menjadi suntikan semangat baru bagi seluruh elemen di Kaltara untuk terus bergerak dan pantang menyerah menyuarakan pemekaran," kata Nasir saat ditemui wartawan.
Moratorium Pusat Bukan Alasan Berpangku Tangan
Isu moratorium pemekaran wilayah yang masih diberlakukan pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti bergerak. Nasir menyoroti celah strategis melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026.
Dalam regulasi tersebut, RPP tentang Penataan Daerah serta RPP Desain Besar Penataan Daerah (Deseada) telah masuk dalam skema pembahasan tahun ini. Nasir menilai hal itu sebagai indikasi kuat bahwa kerangka penataan wilayah nasional sedang diracik.
"Ini indikasi kuat bahwa kerangka penataan wilayah nasional sedang diracik. Memang moratorium belum resmi dicabut, tapi ini adalah golden momentum yang harus ditangkap Kaltara. Jangan sampai begitu keran pemekaran dibuka pusat, dokumen dan persyaratan administrasi kita justru belum siap," cetusnya.
Ia mendesak tim pemekaran dan pemerintah daerah jemput bola ke kementerian terkait. Urgensi DOB Kaltara harus disuarakan secara komprehensif, bukan hanya menunggu keputusan dari Jakarta.
Sebatik dan Krayan: Kehadiran Negara di Garis Batas
Secara khusus, legislator asal Nunukan ini menyoroti nasib usulan pemekaran Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan. Nasir menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh memandang DOB di Kaltara dengan kacamata yang sama seperti daerah lain yang hanya menghitung jumlah penduduk atau kapasitas fiskal.
Kaltara, kata Nasir, memiliki nilai historis dan pertahanan sebagai garda terdepan NKRI. Pemekaran Sebatik dan Krayan menyangkut kehadiran negara di garis batas, pemangkasan rentang kendali pelayanan publik, serta kedaulatan wilayah.
"Pemekaran Sebatik dan Krayan itu bukan sekadar menambah daftar kabupaten/kota baru. Ini soal kehadiran negara di garis batas, pemangkasan rentang kendali pelayanan publik, serta kedaulatan wilayah. Pendekatan strategis nasional harus jadi pertimbangan utama pusat," pungkas Nasir.
"Harus ada follow up konkret. Kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, semua elemen harus berada dalam satu barisan yang sama," tegasnya.
