NUNUKAN — Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE membacakan langsung lima poin kesepakatan bersama dalam rapat yang digelar di Kantor Bupati Nunukan, Rabu (5/8/2026). Pertemuan ini dihadiri jajaran Forkopimda serta perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk menyikapi konten provokatif yang menyerang identitas suku tertentu di media sosial.
Irwan menegaskan, satu unggahan provokatif tidak boleh menghapus rasa saling percaya yang telah dibangun bertahun-tahun di Nunukan. Ia mengajak seluruh warga untuk tidak mudah diadu domba oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Jangan mudah diadu domba oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari kita jaga persaudaraan, hormati setiap perbedaan, dan percayakan prosesnya kepada aparat penegak hukum,” ujar Irwan dalam keterangan yang diterima redaksi.
Isi Lima Poin Kesepakatan Forkopimda Nunukan
Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat untuk tidak membahas perbedaan, melainkan memperkuat pesan persatuan. Adapun lima poin yang dibacakan langsung oleh Bupati menjadi sikap bersama seluruh unsur yang hadir, antara lain:
- Menjaga keamanan dan ketertiban sebagai tanggung jawab bersama seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun budaya.
- Mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
- Mendukung penuh Polres Nunukan untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap akun palsu yang menyebarkan konten provokatif.
- Mengedepankan nilai saling menghormati antarwarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat perbatasan.
- Berkomitmen mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif.
Mengapa Akun Palsu Ini Berbahaya bagi Nunukan?
Kabupaten Nunukan merupakan daerah perbatasan yang dihuni oleh beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini disebut sebagai kekuatan utama yang selama ini menjadi perekat kehidupan sosial di wilayah tersebut.
“Keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Semua memiliki peran untuk menjaga Nunukan tetap damai,” tegas Irwan di hadapan para tokoh yang hadir.
Konten provokatif yang menyerang identitas suku tertentu dinilai dapat memicu keresahan dan merusak harmoni yang sudah lama terbangun. Karena itu, rapat ini menjadi langkah preventif agar potensi perpecahan tidak meluas di tengah masyarakat.
Langkah Hukum dan Imbauan untuk Warga
Rapat memberikan kepercayaan penuh kepada Polres Nunukan untuk menangani akun tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyelidikan difokuskan pada penelusuran pemilik akun serta motif di balik penyebaran konten yang berpotensi memecah belah tersebut.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Pemkab Nunukan berharap masyarakat memilih menjadi penyebar ketenangan, bukan kepanikan. Masyarakat juga diminta menjadi penjaga persatuan, bukan penyambung provokasi.
“Jangan biarkan satu unggahan menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Harmoni di daerah perbatasan adalah kekuatan yang tidak ternilai harganya,” pungkas Irwan. (*)
