TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara memastikan peta jalan ekonomi daerah ke depan tidak hanya berpaku pada keuntungan jangka pendek dari sektor tambang. Melalui forum strategis yang digelar di lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, legislatif mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menyeimbangkan laju industri ekstraktif dengan kelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan bagi warga lokal.
Target Utama: Lapangan Kerja dan Pemerataan Ekonomi
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, H. Alimuddin, S.T., menegaskan bahwa hasil diskusi dalam forum ini diharapkan menjadi pijakan konkret bagi eksekutif dalam menyusun kebijakan ke depan. Ia menyebut arah kebijakan tersebut harus adaptif terhadap dinamika global, namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Forum ini adalah momentum penting. Kita ingin hasil diskusi ini benar-benar menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tidak hanya tangguh menghadapi dinamika global, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kaltara,” tegas Alimuddin dalam keterangannya, Selasa (4/8/26).
Sinergi Lintas Sektor: BI, Pemprov, dan Kepala Daerah
Forum bertajuk “Menavigasi Transformasi Ekonomi Kalimantan Utara Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Tengah Dinamika Industri Pertambangan” ini tidak hanya dihadiri unsur legislatif. Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., turut hadir bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara.
Kehadiran jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Kaltara, akademisi, serta pelaku usaha menandakan forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan antarlembaga. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi Kaltara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing di Indonesia.
Mengapa Sektor Tambang Jadi Perhatian Utama?
Dinamika industri pertambangan yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kaltara menuntut pengelolaan yang lebih cermat. DPRD menilai pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan optimal tanpa mengorbankan aspek lingkungan dan hak-hak masyarakat yang tinggal di sekitar area operasi.
Tekanan terhadap tata kelola tambang yang berkelanjutan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. Oleh karena itu, rekomendasi yang lahir dari BEF 2026 nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi turunan yang lebih berpihak pada keberlanjutan jangka panjang.
