KALIMANTAN UTARA — Presiden Prabowo Subianto mengarahkan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah lanjutan program streamlining yang akan dimulai awal 2027. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/10/2026), karena aset BUMN yang besar dinilai belum sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Pemerintah membuka peluang kerja sama lebih luas dengan sektor swasta untuk mendongkrak produktivitas dan efisiensi perusahaan pelat merah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan, rapat terbatas tersebut membahas langkah lanjutan setelah program streamlining BUMN berjalan. Pemerintah kini menyiapkan tahap berikutnya yang menyasar peningkatan kinerja perusahaan pada awal 2027.
"Tadi bicara bagaimana kita meningkatkan, kan program streamlining kita di BUMN ini berjalan. Nah, bagaimana tadi dibicarakan next step-nya di tahun 2027 awal itu meningkatkan," ujar Rosan usai rapat.
Persoalan utama yang diangkat dalam rapat adalah ketimpangan antara nilai aset dan arus kas BUMN. Rosan menyebut aset perusahaan pelat merah tergolong besar, tetapi pendapatan yang dihasilkan masih jauh dari proporsional.
"Mungkin in term of asset kita besar, tapi in term of cashflow-nya, pendapatannya berbanding asetnya masih sangat kecil. Nah, ini yang Bapak Presiden memberikan arahan bagaimana sekarang kita mengoptimalkan aset-aset yang ada di BUMN ini dengan tentunya perencanaan yang baik, terukur, terstruktur," ungkapnya.
Presiden Prabowo, kata Rosan, meminta pengelolaan aset BUMN dilakukan lewat perencanaan yang baik, terukur, dan terstruktur. Pemerintah tidak ingin optimalisasi berjalan tanpa peta jalan yang jelas.
Pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi terhadap aset-aset BUMN. Langkah itu akan dilanjutkan dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi di setiap perusahaan.
Rosan menambahkan, pemerintah akan melakukan analisis menyeluruh terhadap aset BUMN yang dinilai berpotensi untuk dioptimalkan. Analisis ini menjadi dasar sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi, termasuk kemungkinan menggandeng mitra strategis.
"Sekarang kita sedang lakukan optimalisasi aset-aset BUMN, kemudian juga meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, termasuk juga kita membuka untuk kerja sama yang lebih luas kepada private sector, kepada dunia usaha," katanya.
Pembukaan kerja sama dengan sektor swasta menjadi salah satu jalur yang disiapkan pemerintah. Skema ini dinilai bisa mempercepat peningkatan produktivitas tanpa harus menambah beban anggaran negara.
Bagi dunia usaha, peluang tersebut membuka akses lebih luas ke proyek-proyek yang selama ini dikuasai BUMN. Namun pemerintah menekankan bahwa kerja sama tetap harus mengikuti perencanaan yang terukur, bukan sekadar menjual aset.
Fokus pada produktivitas dan efisiensi juga menyasar perusahaan-perusahaan yang selama ini memiliki aset besar tetapi kontribusi pendapatannya kecil. Pemerintah ingin memastikan setiap aset yang dimiliki BUMN benar-benar menghasilkan arus kas, bukan hanya tercatat di neraca.
Rosan menyebut awal 2027 sebagai periode dimulainya tahap lanjutan program. Pemerintah belum merinci perusahaan mana yang akan masuk prioritas optimalisasi, karena analisis masih berjalan.
Program streamlining BUMN sendiri sudah berjalan sebelum rapat terbatas ini. Pemerintah melanjutkannya dengan pendekatan yang lebih menyasar aset, bukan sekadar restrukturisasi organisasi.
Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak hanya mengejar perampingan jumlah BUMN, tetapi juga mendorong perbaikan kinerja keuangan. Aset yang besar diharapkan berbanding lurus dengan pendapatan yang masuk ke kas perusahaan.
Bagi investor dan pelaku usaha, arah kebijakan ini membuka ruang partisipasi di sektor-sektor yang selama ini tertutup. Namun hasilnya baru akan terlihat setelah pemerintah merampungkan analisis aset dan menyusun rencana yang terstruktur pada awal 2027.