TANJUNG SELOR — Jajaran Polda Kalimantan Utara menggelar evaluasi menyeluruh pelaksanaan tugas dalam Gelar Operasional (GO) Semester I Triwulan II 2026 di Aula Bhara Daksa, Selasa (11/8/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolda Kaltara Irjen Pol. Agus Wijayanto ini dihadiri seluruh pejabat utama, para kapolres, Kabag Ops, dan Kasat Reskrim jajaran.
Forum ini menjadi momentum untuk memetakan capaian dan kendala di lapangan. Kapolda menegaskan bahwa hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang terukur.
“Gelar Operasional ini menjadi bagian penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas. Setiap kendala yang ditemukan harus segera ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang terukur,” tegas Agus dalam keterangannya.
Di sela kegiatan, Kapolda menyerahkan Penghargaan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2025 kepada Kapolres Nunukan AKBP Ruslaeni, S.H., S.I.K., M.H. Penghargaan diberikan langsung didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Yusuf dan Karorena Polda Kaltara.
Agus mengingatkan agar capaian ini menjadi pemicu semangat, bukan tujuan akhir. Ia meminta prestasi tersebut dipertahankan dan dijadikan contoh bagi satuan kerja lain.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana prestasi tersebut dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Kapolda meminta seluruh jajaran menjadikan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan profesional dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
“Kepercayaan masyarakat harus terus kita jaga. Untuk itu, laksanakan tugas dengan profesional, tingkatkan pelayanan, dan pastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Agus.
Ia berharap hasil GO mampu menghasilkan langkah konkret agar tugas kepolisian di Kalimantan Utara semakin efektif dan responsif terhadap persoalan warga. Soliditas dan koordinasi antar satuan juga ditekankan agar kebijakan dapat diterjemahkan dengan baik hingga tingkat lapangan.