BULUNGAN — Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara mengungkapkan fakta baru tentang perilaku belanja warga. Pada periode terkini, porsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan mencapai 51,41 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan belanja makanan yang berada di angka 48,59 persen dari total rata-rata pengeluaran bulanan Rp 1,72 juta per kapita.
Angka ini menjadi sinyal bahwa kebutuhan warga Kaltara tidak lagi semata-mata berputar pada pangan, melainkan sudah bergeser pada pemenuhan gaya hidup dan fasilitas rumah tangga.
Dari total belanja non-makanan tersebut, pos terbesar diserap oleh sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 56,06 persen. Komponen ini mencakup pembayaran sewa rumah, bahan bakar kendaraan, hingga pengeluaran rutin untuk pulsa dan paket data internet.
Posisi berikutnya ditempati oleh kelompok aneka barang dan jasa dengan kontribusi 22,62 persen. Belanja pada kelompok ini meliputi kebutuhan mandi dan perawatan tubuh, biaya berobat, biaya pendidikan, serta transportasi umum.
Kepala BPS Kaltara, Mustaqim, menjelaskan bahwa besarnya pengeluaran non-makanan mengindikasikan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Namun, pola ini ternyata tidak seragam di seluruh wilayah. Masyarakat perkotaan di Kaltara mengalokasikan 53,62 persen pengeluarannya untuk kebutuhan non-makanan, dengan rata-rata nominal Rp 965.830 per bulan.
Situasi berbanding terbalik terjadi di pedesaan. Warga di kawasan perdesaan justru masih menggelontorkan dana lebih besar untuk makanan, yakni 52,83 persen dari total pengeluaran, atau setara Rp 844.660 per bulan.
“Kalau di perkotaan akses barang dan jasa lebih banyak, sehingga pengeluaran bukan makanan juga lebih besar. Kalau di pedesaan pengeluaran makanan masih lebih tinggi,” ujar Mustaqim kepada Benuanta, Ahad (9/8/2026).
Jika dirinci per kabupaten, Kabupaten Bulungan mencatatkan diri sebagai daerah dengan rata-rata pengeluaran tertinggi di Kaltara, mencapai Rp 2.018.058 per orang setiap bulan. Tingginya angka ini tidak lepas dari geliat pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi yang memicu peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal, transportasi, hingga jasa perdagangan.
Di sisi lain, Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan rata-rata pengeluaran terendah berdasarkan data yang tersedia, yakni Rp 1.490.321 per orang per bulan.
Mustaqim mengingatkan agar kenaikan angka pengeluaran tidak serta-merta diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa lonjakan belanja bisa saja terjadi akibat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, bukan karena daya beli yang membaik.
“Jadi kalau pengeluaran naik belum tentu kesejahteraannya naik. Bisa saja karena harga barang naik, sehingga masyarakat mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama,” jelasnya.
Untuk mengukur kesejahteraan secara akurat, lanjut Mustaqim, perlu melihat tiga indikator sekaligus: pendapatan, inflasi, dan daya beli masyarakat. “Kalau pengeluaran naik dan inflasinya terkendali, itu bisa menunjukkan daya beli meningkat. Tapi kalau inflasi naik lebih cepat, daya beli masyarakat bisa turun,” pungkasnya. (*)